DPR Desak Pembentukan Holding

BUMN Asuransi


Monday, 31 May 2010
JAKARTA (SI) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian BUMN untuk merealisasikan rencana pembentukan induk (holding) bagi BUMN di bidang asuransi.

Sejauh ini pemerintah dinilai kurang memiliki pengawasan yang baik terhadap perusahaan asuransi pelat merah. ”Kita ingin nasib perusahaan asuransi di Indonesia lebih baik. Rencana Kementerian BUMN untuk membentuk holding asuransi masih belum jelas, tolong secepatnya direalisasikan,”ujar Ketua Komisi VI DPR Nurdin Tampubolon seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Jasindo,PT Jamkrindo, danPT AskrindodiJakartakemarin. Seperti diketahui, saat ini ada sembilan BUMN di bidang asuransi.

Mereka adalah PT Asabri, PT Asuransi Ekspor Indonesia (Asei), PT Jasindo, PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya,PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes), PT Jamsostek, PT Reasuransi Internasional Indonesia,dan PT Taspen. ”Kita ingin nasib perusahaan asuransi di Indonesia lebih baik. Rencana Kementerian BUMN untuk membentuk holding asuransi masih belum jelas, tolong secepatnya direalisasikan,”ujar Ketua Komisi VI DPR Nurdin Tampubolon seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Jasindo, PT Jamkrindo, danPT AskrindodiJakartakemarin. Nurdin mengaku, DPR belum mendengar mengenai penundaan pembentukan holding BUMN asuransi, setelah pemerintah me-mutuskan menunda pembentukan holding untuk bank-bank BUMN.“Itu tidak logis.

Jika holding perbankan BUMN mundur, apa secara otomatis pembentukan holding untuk yang lain juga mundur?”ujarnya. Dia berharap, meski pembentukan holding BUMN asuransi ditunda, sinergi antarperusahaan milik negara tidak berkurang. ”Tujuan utama dari holdingadalah sinergi. Misalnya,BUMN asuransi kerja sama di bidang teknologi informasi dengan Telkom, cash management dengan bank BUMN, dan kerja sama investasi dengan sekuritas BUMN,”tegas Nurdin. (okezone)

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/327862/

Ulasan :

Saat ini jumlah asuransi di Indonesia cukup banyak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mulai menyadari pentingnya asuransi dalam kehidupan untuk menjamin sesuatu yang buruk yang mungkin untuk terjadi. Oleh karena itu, untuk mengatur adanya sinergi dari perusahaan asuransi tersebut, alangkah lebih baik jika adanya perusahaan pemimpin guna memantau kinerja, dan prosedur asuransi di Indonesia.